Provinsi Jawa Timur :
Sistem Pembiayaan Pengelolaan SDA WS Brantas

Lokasi : Perum Jasa Tirta I Brantas

Tool utama PSDAT

A3. Struktur pembiayaan dan insentif – Sumber pembiayaan untuk    
      memenuhi kebutuhan air
 
C7. Instrumen ekonomi  - menggunakan nilai air untuk efisiensi dan ekuitas   
C7.1 Menetapkan iuran layanan air  

Uraian

a.    Wilayah Sungai Brantas

b.    Sebelum 1990 semua pembiayaan pengelolaan SDA wilayah sungai Brantas didanai dari Pemerintah 100 % tanpa ada kontribusi dari pemanfaat, bahkan yang komersialpun gratis mendapatkan air.
c.    Pada 1990 Pemerintah membentuk Perum Jasa Tirta untuk menerapkan Konsep dasar Pemerintah mengenai sistem pembiayaan pengelolaan SDA wilayah sungai Brantas :

d.    Sampai dengan tahun 2007 konsep tersebut berhasil diterapkan dengan kondisi / catatan sebagai berikut :

Catatan : Tarip iuran yang ditetapkan Pemerintah belum sepenuhnya cost recovery, mengingat penerapannya secara bertahap dan dengam pertimbangan bahwa di wilayah sungai yang lain masih belum diterapkan iuran serupa.

e.    Akibat kondisi (catatan) tersebut di atas, maka kinerja Perum Jasa Tirta dalam Operasi & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA WS Brantas tidak optimal, seperti tampak pada tabel berikut ini :

Uraian Tahun
1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998
 Pendapatan dari iuran (Milyar Rp.) 9.04 10.26 11.52 16.34 17.72 19.06 21.64
 Biaya O&P (Milyar Rp.)  21.70 22.80 29.10 30.60 38.70 41.40 43.10
 Derajat Ketersediaan Dana O&P (%) 41.65 44.98 39.59 53.38 45.78 46.03 50.20
 
Uraian Tahun
 1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
 Pendapatan dari iuran (Milyar Rp.)  26.99 28.62 29.08 32.97 38.57 45.40 55.71
 Biaya O&P (Milyar Rp.) 84.1 86.1 95.1 104.4 115.1 130.6 139.1
 Derajat Ketersediaan Dana O&P (%) 32.09 33.24 30.58 31.58 33.50 34.76 40.07


f.    Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SDA wilayah sungai perlu diambil langkah rational sebagai berikut :

Pelajaran yang didapatkan

  1. Paradigma lama bahwa air adalah karunia Tuhan sehingga masyarakat gratis untuk mendapatkannya, telah terbukti secara bertahap bergeser pada Paradigma baru bahwa air merupakan benda social dan ekonomi.
  2. Telah terbukti pula bahwa pemanfaat komersial mau dan mampu berkontribusi untuk pembiayaan pengelolaan SDA sesuai dengan layanan yang diterima.
  3. Dalam menerapkan konsep Sistem Pembiayaan Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Brantas semua pihak perlu konsekuen terhadap kewajibannya masing-masing.

Pentingnya kasus untuk PSDAT

  1. Kasus ini dapat dipakai sebagai referensi sistem pembiayaan dalam penerapan Pengelolaan Sumber Daya air Terpadu, dimana ada partisipasi / kontribusi pembiayaan dari pemanfaat (beneficiaries pay principle)
  2. Konsep iuran Operasi dan Pemeliharaan tersebut di atas setelah terbukti dapat diterapkan di WS Brantas maka Konsep tersebut diperkuat dengan Undang-undang nomor 7 / 2004 tentang SDA berupa Biaya Jasa Pengelolaan (BJP) SDA
  3. Dengan adanya nilai air secara ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menerapkan efisiensi penggunaan air melalui demand management.

Kontak :
Ir. Trie M. Sunaryo, M.Eng.
Kemitraan Air Indonesia
HP 081281 85284

FaLang translation system by Faboba